Jumat, 23 Oktober 2015

PENGERTIAN, FUNGSI DAN BENTUK PASAR



Pasar adalah pengertian pasar secara konkret. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar tidak dikaitkan dengan masalah tempat, akan tetapi pengertian pasar lebih dititikberatkan pada kegiatan. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak.

Syarat-syarat pasar yaitu:
1. adanya penjual,
2. adanya pembeli,
3. tersedianya barang yang diperjualbelikan,
4. terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Fungsi pasar dalam kegiatan ada tiga macam, yaitu:
1. Fungsi Distribusi
Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
2. Fungsi Pembentukan Harga
Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua belah pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga, atau disebut harga pasar.
3. Fungsi Promosi
Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan leaflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya.

BENTUK-BENTUK PASAR
1. Bentuk Pasar menurut Sifat/Wujud Barang dan Cara Penyerahannya
a. Pasar konkret (nyata)
Pasar konkret adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Contoh dari pasar konkret adalah pasar tradisional, minimarket, dan mall.

Ciri-ciri pasar konkret:
1) transaksi dilakukan secara tunai,
2) barang dapat dibawa/diambil saat itu juga,
3) barang yang diperjualbelikan benar-benar ada/nyata,
4) penjual dan pembeli bertemu langsung.

b. Pasar abstrak
Pasar abstrak, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contoh pasar abstrak adalah pasar bursa saham dan pasar on-line.

Ciri-ciri pasar abstrak:
1) penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya,
2) transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya,
3) barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja,
4) transaksi dilakukan dalam partai besar.
2. Bentuk Pasar menurut Luas Wilayah Kegiatannya
a. Pasar lokal
Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya Pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik, karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang mengenakan batik.

b. Pasar nasional
Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut.

c. Pasar regional
Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerja sama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA.

d. Pasar internasional
Pasar internasional adala pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia, karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia, misalnya pasar kopi di Brasil, pasar wol di Sidney, Australia.

3. Bentuk Pasar menurut Organisasi Pasar atau Hubungan antara Pembeli dan Penjual
a. Pasar persaingan sempurna (perfect competition market)
Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual/pembeli.

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu:
1) penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan,
2) pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna,
3) penjual dan pembeli banyak,
4) barang yang diperjualbelikan bersifat homogen.

b. Pasar persaingan tak sempurna (imperfect competition market)
Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja.

Ciri-cirinya pasar persaingan tidak sempurna yaitu:
1) terdapat hambatan untuk memasuki pasar,
2) pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas,
3) jumlah penjual sedikit,
4) barang yang diperjualbelikan bermacam-macam.

Bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna, di antaranya:
a. Pasar monopoli
Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual.
Contoh: PLN menguasai listrik di Indonesia, PT Pos Indonesia memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia.

Ciri-ciri pasar monopoli, antara lain:
1)    terdapat satu penjual dan banyak pembeli,
2)    harga ditentukan secara sepihak oleh penjual,
3)    tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijualbelikan dengan sempurna,
4)    ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar.

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli antara lain:
1) penetapan harga serendah mungkin,
2) adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif,
3) pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor,
4) adanya skala ekonomis yang sangat besar,
5) memiliki sumber daya yang unik.

b. Pasar duopoli
Pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh: penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina.

Ciri-ciri pasar duopoli, yaitu:
1) terdapat dua penjual dan banyak pembeli,
2) harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual.

c. Pasar oligopoli
Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling memengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk atau mengubah teknik produksi. Contoh: penawaran sepeda bermotor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan di antaranya Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki.

Ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu:
1) terdapat banyak pembeli di pasar,
2) hanya ada beberapa penjual,
3) produk yang dijual bersifat,
4) terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru,
5) adanya saling ketergantungan,
6) penggunaan iklan sangat intensif.

d. Pasar monopolistik
Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Contoh: produsen elektronik seperti handphone, smartphone, atau laptop.

Ciri-ciri pasar monopolistik
1) Terdapat banyak produsen.
2) Produk yang dijualbelikan sama (homogen), tetapi dengan berbagai macam variasi.

4. Menurut Waktu Penyelenggaraannya
a. Pasar harian
Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, pasar induk, di jakarta,
dan lain-lain.

b. Pasar mingguan
Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaan, contohnya Pasar Senin, Pasar Minggu,
Pasar Rebo, dan lain-lain.

c. Pasar bulanan
Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji.

d. Pasar tahunan
Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya Pekan Raya Jakarta (PRJ), Pasar Sekaten di Jogjakarta dan Solo.

5. Menurut Jenis Barang yang Diperjualbelikan
a. Pasar barang produksi
Pasar barang distribusi adalah pasar yang menjual faktorfaktor produksi. Misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain.

b. Pasar barang konsumsi
Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barangbarang yang secara langsung dapat dikonsumsi/dipakai. Contohnya pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain.

Sumber: Sudarmi. S; Waluyo. 2008. Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SMP/MTs Kelas VIII. Surakarta: CV. Arya Duta./

KEBIJAKAN MONETER



Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian terhadap banyaknya jumlah uang yang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kegiatan perekonomian yang dimaksud adalah kestabilan perekonomian makro yang tercermin dalam kestabilan harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan out put riil (pertumbuhan ekonomi) serta cukup luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter yang dimaksud di atas adalah bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, sifat perekonomian suatu negara (terbuka atau tertutup) serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya.

Tujuan Kebijakan Moneter, meliputi :
•     Memelihara stabilitas harga
•     Mendukung pertumbuhan ekonomi yang rill dan mantap
•     Mendukung tercapainya tingkat pengangguran yang rendah
Kebijakan moneter yang dilakukan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar (JUB), dapat dilakukan melalui beberapa instrumen.
Adapun instrumen kebijakan moneter di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:
a)  Kebijakan Moneter Kualitatif adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk himbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Wujud kebijakan moneter kualitatif ini antara lain: bujukan moral (moral suasion); kredit selektif dan lainnya.
b)  Kebijakan Moneter Kuantitatif adalah kebijakan moneter dalam rangka pengendalaian jumlah uang yang beredar melalui pengendalian besaran moneter yang berujud angka-angka atau kuantitatif. Ujud kebijakan moneter kuantitatif antara lain:
- Politik diskonto adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat menurunkan tingkat bunga pada bank. Tingkat bunga yang dapat diatur pemerintah adalah tingkat bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank-bank umum.
- Politik operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara.
- Kebijakan syarat cadangan kas pada bank adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada pada setiap bank.
Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut :
Peran Kebijakan Moneter
1.    Mempertahankan iklim investasi
2.    Memperluas kesempatan kerja
3.    Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
4.    Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
5.    Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang
6.    Menjaga kestabilan harga barang dan jasa
7.    Menurunkan laju inflasi

Fungsi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk mencapai tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca pembayaran yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.

Ritonga,dkk.EKONOMI SMA.2004.(Jakarta:Erlangga).
http://studentshareid.blogspot.co.id/2015/02/kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal.html

KEBIJAKAN FISKAL



Pengertian kebijakan fiscal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.
Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran juga diterjemahkan sebagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN), agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Pada dasarnya, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dapat dinilai dari dua aspek, yaitu :
a)   Aspek kuantitatif, artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan.
b)   Aspek kualitatif, artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.

Macam-macam kebijakan fiscal
Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
1.   Kebijakan anggaran seimbang
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, negara tidak perlu berutang, baik dari dalam maupun luar negeri. Anggaran ini tidak tepat digunakan dalam masa depresi (kelesuan ekonomi), karena bisa memperburuk keadaan ekonomi. Pada masa depresi, penerimaan negara sangat rendah sehingga perlu mendapat pinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Oleh sebab itu, negara tidak bisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaran yang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.

2.   Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Kebijakan anggaran surplus dilakukan dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

3.   Kebijakan anggaran deficit
Kebijakan anggaran ini menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Pada umumnya, kebijakan anggaran defisit ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya, seorang pengusaha yang kekurangan modal untuk memajukan usaha dan ekonominya, berutang pada pihak lain untuk memperoleh tambahan modal sehingga dapat memajukan usaha dan ekonominya. Asalkan bekerja dan berusaha dengan jujur, tidak boros, tidak dikorupsi oleh para pegawai, tentu usahanya itu bisa maju. Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun negara melakukan kebijakan anggaran defisit, asalkan tidak dikorupsi, Indonesia pasti mampu memajukan perekonomiannya.

4.   Kebijakan anggaran dinamis
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :
1.   Kebijakan fiskal stabilisator otomatis
Kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju, dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
2.   Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mngubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut:
a. Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa alternatif berikut:
- Menaikkan pengeluaran, tetapi tidak membuat perubahan apa pun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungutnya.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.
Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah yang dapat dilakukan:
- Mengurangi pengeluaran.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus menaikkan pajak yang dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.
b. Membuat perubahan sistem pemungutan pajak
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agragat.

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam Kebijakan Fiskal, yaitu :
1)       Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance)
adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2)       Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach)
adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.
3)       Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal memiliki peran dan fungsi, serta tujuan dalam mengatur kestabilan perekonomian. Adapun peran dan fungsi serta tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut.

Peran Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar atau pun memperkecil pengeluaran pemerintah (G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transfer oleh pemerintah (Tr). Peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.
1)  Menurunkan tingkat inflasi
2)  Meningkatkan produk domestik bruto
3)  Mengurangi tingkat pengangguran
4)  Meningkatkan pendapatan masyarakat

Fungsi Kebijakan Fiskal
• Fungsi otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara lebih terperinci, tujuan kebijakan fiskal ialah :
• menciptakan stabilitas ekonomi;
• menciptakan lapangan kerja;
• menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;
• menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.
http://studentshareid.blogspot.co.id/2015/02/kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal.html
Ritonga,dkk.EKONOMI SMA.2004.(Jakarta:Erlangga).