Senin, 13 Juli 2015

KASUS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN UU NO. 8 TAHUN 1999

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasayang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dantidak untuk diperdagangkan.
Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hakdan kewajiban.  Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal4, hak-hak konsumen sebagai berikut:
1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkanbarang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dankondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barangdan jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikankonsumen
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatakan kompensasi, ganti rugi/ penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidaksesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tandaharga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskanbahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang danatau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa sertamendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilaitukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untukdiperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugidan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya; dan sebagainya.
CONTOH KASUS : PENARIKAN INDOMIE DI TAIWANPADA TAHUN 2010

Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar diTaiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoatedan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanyahanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan padaJumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untukmenarik semua jenis produk Indomie dari peredaran.  Di Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementarawaktu tidak memasarkan produk dari Indomie.

Kasus Indomie tersebut mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX dan akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah untuk meminta keterangan tentang kasus Indomieini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahuiterlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung didalam produk Indomie.
Hal ini disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan, produkmie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturandari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya.
dalam kasus diatas adalah adanya perbedaan standar mutuyang digunakan produsen indomie dengan pemerintahan Taiwan yang masing-masing berbeda ketentuan batas aman dan tidakaman suatu zat digunakan dalam pengawet,dalm hal iniIndonesia memakai standart BPOM dan CODEX AlimentariusCommission (CAC) yang diakui secara internasional.
Namun hal itu menjadi polemic karena Taiwan menggunakanstandar yang berbeda yang melarang zat mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan. Hal ini yang dijadikan pokok masalah penarikan Indomie.
Kesimpulan
Jadi menurut saya, kita sebagai konsumen harus pintar dan bijak dalam memilih produk yang akan di konsumsi. Apakah produktersebut baik untuk kesehatan dan aman untuk di konsumsi.Dalam kasus Indomie tersebut terdapat pro dan kontra. BagiNegara Taiwan mungkin produk Indomie tersebut berbahayakarena standar kualitas dan kadar aman kandungan zat diTaiwan. Berbeda dengan Indonesia yang justru produk tersebutdi terima baik oleh masyarakat dan laku keras. Dan untuk parapengusaha harus memikirkan dampak produknya bagi konsumendan harus memenuhi kewajiban perusahaan sebagai produsenyaitu menciptakan produk yang bermanfaat serta aman dannyaman bagi konsumen.

Sumber :

Jumat, 05 Juni 2015

JENIS PERUSAHAAN DAN HAKI



JENIS-JENIS PERUSAHAAN
1.       PERUSAHAAN PERSEORANGAN
Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung seluruh kerugian itu.
Beberapa karakteristik dari Perusahaan Perseorangan :
·         Aset perusahaan hanya dimiliki satu orang.
·         Bertanggungjawab sendiri atas seluruh hutang perusahaan
·         Pekerja yang ada merupakan wakil atau pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan pemberian kuasa atau perjanjian kerja
·         Contoh perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

2.      FIRMA
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga lasung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu poersekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memekai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam persekutuan firma, semua pemilik ikut men jalankan kegiatan usaha.
Beberapa karakteristik dari firma :
·         Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma.
·         Besar kecilnya bagian modal setia anggota di tetepkan berdasarkan kesepakatan bersama.
·         Setiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan.

3.      PERSEROAN KOMANDITER
Peseroan komanditer adalah bentuk badan yang dirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV  bersedia mempimpin, mengelola perusahaan serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Pihak lainnya dalam CV hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia mempimpin perusahaan , hanya bertanggung jawab atas uatang-utang perusahaan sebesar modal yang disertakan. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya ada dua kelompok pemilik suatu perusahaan komanditer :
·         Kelompok pertama , yaitu mereka yang menanamkan sejumlah modal dan bertindak selaku pengelola perusahaan. Mereka ini disebut sebagai sekutu komanditer (sekutu aktif).
·         Kelompok kedua yaitu mereka hanya mengikutsertakan sejumlah modal tetapi tidak ikut mengelola perusahhan mereka ini dinamakan sekutu komanditer (sekutu pasif).
4.     PERSEROAN TERBATAS
Perseroan terbatas merupakan  organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.
Ciri-ciri dan sifat Perseroan Terbatas :
·         kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
·         modal dan ukuran perusahaan besar.
·         kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham.
·         dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
·         kepemilikan mudah berpindah tangan.
·         mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai.
·         keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
·         kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham sulit untuk membubarkan pt.

5.      BUMN
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Bentuk BUMN, yaitu perjan, persero dan perum.
·         Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.
·         Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan atau profit oriented, berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.
·         Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.
·         Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Ciri-ciri Persero adalah:
a.       Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
b.       Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
c.       Dipimpin oleh direksi
d.      Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
e.        Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
f.       Tidak memperoleh fasilitas negara
HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).
Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.
Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
1.       Hak Cipta (Copyrights)
Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya
2.      Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum., yang mencakup :
·         Paten (Patent)adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
·         Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
·         Merek (Trademark) adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk/jasa tertentu dengan produk/jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut.
·         Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
·         Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
·         Rahasia dagang (Trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
·         Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual
http://taniaanjani.blogspot.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual-haki.html

Sabtu, 18 April 2015

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM



SUBJEK HUKUM
Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalulintas hukum.
Subjek hukum di bedakan menjadi 2, yaitu:
1.    Manusia
Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih ada didalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam halkewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, makamenurut hukum dia dianggap tidak pernah ada. Sehingga ia bukan termasuk subjek hukum.
Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hokum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personal Miserabile)yaitu:
·         Anak dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah.
·         Orang yang berada dalam pengampunan (Curatele) yaitu, orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan isteri yang tunduk pada pasal 110KUHP, yang sudah dicabut oleh SEMA No. 3/1963.
·         Perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

2.    Badan Hukum
Menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H. di dalam bukunya pengantar ilmu hukum(2007:128) badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum.
Menurut prof. chainur Arrasjid,S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum(2008:124)Badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa(yang bukan manusia)yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.
Badan hokum di golongkan kedalam 2 bentuk, yaitu :
·         Badan hukum publik
·         Badan hukum perdata

OBJEK HUKUM
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk subjek hukum dan menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang atau hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Biasanya, objek hukum disebut BENDA. Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang dan hak yang dapat di miliki orang (pasal 499 KUHPerdata).
Menurut pasal 503 KUHPerdata, benda dapat di bagi sebagai berikut:
a)    Benda yang berwujud (Lichamelijhre zaken), yaitu segala sesuatu yang dapat di lihat dan di raba oleh panca indra, seperti : tanah, gedung, rumah, dll.
b)    Benda yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken), yaitu segala macam hak, seperti : saham-saham atas kapal laut, hipotek, hak cipta, hak merek, dll.
Selanjutnya menurut pasal 504 KUHPerdata benda juga di bagi sebagai berikut:
a)    Benda tak bergerak(onreorende zaken)
Benda tidak bergerak karena sifatnya sendiri yang menggolongkan kedalam golongan itu, misalnya: bangunan, tanaman, pohon, dll.
Benda tak bergerak karena tujuannya menggolongkannya ke dalam golongan itu, misalnya: mesin penggiling padi yang di tempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras.
Benda tidak bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu, misalnya: hak hipotek, hak bina usaha, dll.
b)    benda bergerak(rorende zaken)
Benda bergerak karena sifatnya sendiri menggolongkannya ke dalam golongan itu. Misalnya: kendaraan.
Benda bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu. Misalnya: hak piutang dan hak gadai.

https://odaxtomcat416.wordpress.com/2013/10/28/makalah-subyek-hukum/
http://www.academia.edu/4929559/SUBJEK_dan_OBJEK_HUKUM